Terjaring OTT KPK, Bupati LAZ Tercatat Miliki Kekayaan Rp25 Miliar
JAKARTA | Selasa, 21 Juli 2026 – Nama Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menjadi sorotan publik setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Selain proses hukum yang tengah berjalan, perhatian juga tertuju pada laporan harta kekayaan LAZ. Berdasarkan data yang diberitakan Katada.id mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Lalu Ahmad Zaini tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp25 miliar.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dalam OTT tersebut 19 orang diamankan, terdiri dari pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pihak swasta, hingga dua orang dosen dari salah satu perguruan tinggi di NTB.
Dari jumlah tersebut, tujuh orang, termasuk Bupati Lalu Ahmad Zaini, diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
KPK juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah serta sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Menurut Budi Prasetyo, perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan penerimaan oleh bupati yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Perkara ini diduga terkait adanya penerimaan oleh bupati berkenaan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," ujar Budi Prasetyo.
Lalu Ahmad Zaini menjabat sebagai Bupati Lombok Barat periode 2025–2030 setelah dilantik pada 20 Februari 2025. Sebelum memasuki dunia politik, ia dikenal sebagai pengusaha dan berkarier di PDAM Giri Menang sejak 2007 hingga dipercaya menjadi Direktur Utama.
Perlu ditegaskan bahwa nilai kekayaan sekitar Rp25 miliar yang tercantum dalam LHKPN merupakan harta yang dilaporkan oleh penyelenggara negara dan bukan merupakan barang bukti ataupun indikasi tindak pidana. Hingga saat ini,
KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan belum mengumumkan status hukum akhir seluruh pihak yang diamankan. (RED)
SUMBER: Katada.id | Senin, 20 Juli 2p26, Keterangan resmi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dan data LHKPN.
METROMINI MEDIA
"Berani & Lugas"
