OTT KPK di Lombok Barat: Tujuh Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Diduga Terima Fee Proyek
LOMBOK BARAT | Senin, 20 Juli 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebanyak 19 orang diamankan dalam operasi tersebut.
Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Brimob Lombok Barat, tujuh orang dibawa ke Jakarta pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa salah satu dari tujuh orang yang diberangkatkan ke Jakarta adalah Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
"Tim kemudian akan membawa tujuh orang di antaranya ke Jakarta malam ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat," ujar Budi dalam keterangan resmi.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
KPK menjelaskan bahwa OTT tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan tertutup yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan konstruksi awal perkara, dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan sejumlah uang oleh kepala daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Perkara ini diduga terkait adanya penerimaan oleh bupati berkenaan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," tegas Budi Prasetyo.
Sebelumnya, tim KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat serta ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) di kompleks Kantor Bupati Lombok Barat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengaku baru mengetahui adanya penyegelan saat tiba di kantor pada Senin pagi. Ia mengaku terkejut, namun memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal.
"Yang jelas pemerintahan harus tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti, administrasi pemerintahan tetap kita laksanakan," tegas Saikhu.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tujuh orang yang dibawa ke Jakarta. Lembaga antirasuah belum mengumumkan secara resmi status hukum para pihak yang diamankan dan akan menyampaikannya setelah proses pemeriksaan awal selesai. (RED)
SUMBER: Keterangan resmi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Media Garda Asakota | Senin, 20 Juli 2026.
METROMINI MEDIA
"Berani & Lugas"
