Kemendagri Diminta Dengarkan ASN yang Didemosi, Penelusuran Metromini Ungkap Sejumlah Pejabat Turun Jabatan dalam Mutasi Pemkot Bima
KOTA BIMA |Kamis, 9 Juli 2026 – Kehadiran Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kota Bima untuk melakukan pemeriksaan terhadap polemik mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima terus menjadi perhatian publik. Di tengah proses tersebut, muncul harapan dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami demosi atau penurunan jabatan agar turut dipanggil dan dimintai keterangan oleh tim pemeriksa.
Harapan tersebut disampaikan karena para ASN yang terdampak menilai pemeriksaan akan lebih objektif apabila tidak hanya berfokus pada dokumen administrasi maupun penjelasan dari pejabat yang menetapkan kebijakan mutasi, tetapi juga mendengar langsung keterangan dari pihak yang merasakan dampak kebijakan tersebut.
Berdasarkan penelusuran Metromini Media terhadap Keputusan Wali Kota Bima Nomor 800.1.3.3/1693/BKPSDM/VII/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, mutasi yang ditetapkan pada 1 Juli 2026 itu melibatkan 87 pejabat administrator dan pengawas.
Dari hasil penelusuran tersebut, terdapat sejumlah pejabat yang mengalami penurunan jenjang jabatan, di antaranya Camat Rasanae Timur, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris Dinas Kesehatan, serta sejumlah lurah yang juga mengalami perubahan jabatan.
Informasi yang dihimpun Metromini Media dari sejumlah sumber menyebutkan, para ASN tersebut berharap Tim Itjen Kemendagri memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan kronologi, alasan keberatan, maupun fakta-fakta yang mereka ketahui selama proses mutasi berlangsung.
Menurut mereka, pemeriksaan akan lebih komprehensif apabila seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan mutasi diberi ruang yang sama untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan diharapkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tetap berpedoman pada prinsip sistem merit dalam manajemen ASN.
Selain berharap didengar oleh Tim Kemendagri, para ASN yang terdampak juga berharap DPRD Kota Bima menghadirkan mereka dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas polemik mutasi tersebut. Kehadiran ASN yang mengalami demosi dinilai penting agar fungsi pengawasan DPRD berjalan secara berimbang, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak yang terdampak langsung.
Metromini Media tidak menyebutkan identitas para ASN yang menyampaikan aspirasi tersebut demi melindungi narasumber dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri belum memberikan keterangan resmi mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil dalam proses pemeriksaan. Demikian pula Pemerintah Kota Bima belum menyampaikan tanggapan resmi terkait aspirasi ASN yang mengalami demosi.
Metromini Media akan terus mengikuti perkembangan pemeriksaan Kemendagri serta agenda RDP DPRD Kota Bima terkait polemik mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima. (RED)
