Atlet Catur Kota Bima Tempuh Jalur Keberatan Resmi ke KONI NTB, Persoalkan Putusan Dewan Hakim PORPROV XII 2026
MATARAM | Minggu, 19 Juli 2026 – Polemik cabang olahraga catur pada PORPROV NTB XII 2026 belum berakhir. Setelah permohonan banding ditolak oleh Dewan Hakim, atlet dan kontingen catur Kota Bima kini menempuh jalur keberatan secara resmi melalui KONI NTB.
Atlet Catur Putri Kota Bima, Lily Marfuatun, menegaskan bahwa persoalan yang diperjuangkan bukan semata-mata mengenai medali perunggu, tetapi menyangkut penegakan aturan, keadilan, dan hak atlet dalam sebuah ajang olahraga resmi.
"Ini tidak hanya persoalan medali, tetapi soal aturan, keadilan, dan harga diri," tegas Lily.
Menurut Lily, keputusan Dewan Hakim yang menolak banding dinilai bertumpu pada alasan hasil konsultasi dengan PB Percasi. Namun, ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan perubahan hasil pertandingan.
Ia mengungkapkan, wasit pairing dalam persidangan telah mengakui adanya kesalahan input hasil pertandingan di sistem Chess Results dan menyampaikan permintaan maaf. Meski demikian, hak Kota Bima sebagai pihak yang merasa dirugikan disebut tidak dipulihkan.
Lily juga menyoroti perubahan hasil pertandingan yang, menurutnya, dilakukan secara sepihak setelah pertandingan berakhir.
"Tanpa pemberitahuan, tanpa pemanggilan resmi, dan tanpa ruang klarifikasi silang, data di Chess Results berubah pada malam hari. Medali perunggu yang kami perjuangkan berpindah kepada Kontingen Kota Mataram," ujarnya.
Ia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip prosedural dalam sebuah pertandingan resmi. Menurutnya, konsultasi melalui sambungan telepon tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah hasil akhir pertandingan yang telah selesai.
"Hukum tidak berlaku surut. Semua keputusan harus melalui mekanisme dan prosedur yang jelas," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kontingen Kota Bima telah menyampaikan surat keberatan resmi kepada KONI NTB dengan harapan persoalan tersebut dapat dikaji secara objektif demi menjaga kredibilitas penyelenggaraan PORPROV.
Lily berharap polemik ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh cabang olahraga agar perangkat pertandingan benar-benar memahami regulasi sebelum memimpin kompetisi.
"PORPROV adalah pesta olahraga empat tahunan. Jangan sampai atlet dirugikan karena ketidaktelitian atau penerapan aturan yang tidak sesuai prosedur," tambahnya.
Kontingen Kota Bima juga mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum pembenahan tata kelola pertandingan agar setiap keputusan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan kepastian hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Metromini Media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari KONI NTB, Pengurus Percasi NTB, Dewan Hakim Cabang Catur, panitia PORPROV NTB XII 2026, maupun wasit yang menangani pertandingan, guna memenuhi asas keberimbangan dalam pemberitaan. (RED)
Metromini Media
Berani & Lugas
