Klarifikasi Soal Tugas DPD RI, Staf Mirah Midadan Fahmid Minta Publik Tidak Salah Kaprah
https://www.metrominimedia.com/2026/05/klarifikasi-soal-tugas-dpd-ri-staf_0889944023.html
MetrominiMedia.com
Berani & Lugas
#BIMA DOMPU – Perdebatan mengenai kinerja anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, terus menjadi perbincangan publik di media sosial. Menanggapi berbagai kritik yang beredar, seorang yang mengaku sebagai staf Mirah Midadan Fahmid memberikan penjelasan terkait tugas dan kewenangan DPD RI.
Melalui unggahan di media sosial, ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara DPD RI dan DPR RI agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kinerja seorang anggota DPD.
Menurutnya, DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah yang memiliki fungsi menyerap, menghimpun, dan menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat serta memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
"Fungsi DPD RI adalah menyampaikan aspirasi dan permasalahan daerah. DPD tidak memiliki dana pokok pikiran maupun dana aspirasi seperti DPR RI. Jika ada bantuan fisik, DPD hanya dapat memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait karena tidak memiliki kewenangan anggaran dan eksekusi program," tulisnya, Sabtu (29/5/2026).
Ia menilai sebagian masyarakat masih menyamakan kewenangan DPD RI dengan DPR RI, terutama terkait pembangunan infrastruktur, bantuan pertanian, bantuan rumah ibadah, hingga program-program fisik lainnya.
Dalam unggahan tersebut, staf Mirah juga mengingatkan agar kritik terhadap pejabat publik tidak berubah menjadi tindakan perundungan atau serangan pribadi.
"Bedakan mengkritik dengan membully. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai berubah menjadi ujaran kebencian dan serangan terhadap pribadi seseorang," tegasnya.
Selain itu, ia membantah informasi yang menyebut Mirah Midadan Fahmid telah menjabat selama tiga tahun. Menurutnya, Mirah baru menjalani sekitar dua tahun masa jabatan sebagai anggota DPD RI sejak dilantik.
Pernyataan tersebut juga ditujukan kepada sejumlah akun media sosial yang dinilai menggiring opini publik tanpa memahami secara utuh tugas dan fungsi DPD RI.
Di sisi lain, kritik terhadap kinerja wakil rakyat tetap menjadi hak masyarakat dalam sistem demokrasi. Sejumlah pihak menilai bahwa pejabat publik perlu terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat, selama disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta.
Hingga berita ini diterbitkan, diskusi mengenai kinerja dan kontribusi anggota DPD RI bagi daerah masih terus berlangsung di berbagai platform media sosial. (#RED/AI/Mawardy)
#SUMBER: Akun Facebook Non Echa II
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #DPDRI #MirahMidadanFahmid #BimaDompu #NTB #PolitikDaerah #AspirasiDaerah #Demokrasi #KritikPublik #BeritaBimaDompu #WakilDaerah
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.