Polemik “Jatah Jabatan” Mengemuka, Warga Ingatkan Batas Kekuasaan

#KOTA BIMA — Perbincangan soal pembagian jabatan pasca kontestasi politik kembali mencuat di tengah masyarakat. Sejumlah warga mulai mempertanyakan anggapan bahwa kepala daerah wajib mengakomodasi seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan politik.

Salah satu suara datang dari Aby Latifah Bahirah yang secara terbuka mengkritisi pola pikir tersebut. Ia menilai, tidak semua pihak yang berkontribusi dalam proses politik harus otomatis mendapatkan posisi dalam pemerintahan.

“Apakah kepala daerah harus mengangkat semua pejuangnya? Apakah semua instansi harus diisi oleh mereka? Dan apakah semua keinginan harus dipenuhi?” ujarnya, Senin, 20 April 2026.

Menurutnya, pemerintahan memiliki keterbatasan, baik dari sisi struktur jabatan maupun kebutuhan profesionalisme. Karena itu, tidak semua aspirasi dapat diakomodasi sekaligus.

Ia juga menyoroti logika yang dinilai tidak adil jika seluruh pendukung menuntut jabatan.

 “Kalau begitu, semua rakyat yang mendukung juga berhak meminta posisi. Ini tidak realistis,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aby mengajak masyarakat untuk bersikap lebih bijak dan sabar dalam menyikapi dinamika tersebut.

Ia mengingatkan bahwa kesempatan tidak selalu datang bersamaan.

“Pemerintah punya batas. Tidak semua bisa diangkat. Jadi ini perlu dipahami bersama. Mungkin belum rezeki sekarang, bisa jadi ada kesempatan di waktu lain,” katanya.

Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap praktik bagi-bagi jabatan yang kerap menjadi sorotan, sekaligus dorongan agar tata kelola pemerintahan tetap mengedepankan profesionalitas dan kepentingan umum. (#RED/AI/ Mawardy)

#Sumber: Aby Latifah Bahirah

📷: Dok. Metromini Media/AI

#MetrominiMedia #BeraniDanLugas #Bima #PolitikDaerah #JabatanPublik #AspirasiWarga