Koalisi Kampung Kota Dorong Penghentian Skema Pokir di Mataram
#MATARAM – Koalisi Kampung Kota (KOKTA) secara terbuka mendesak Pemerintah Kota Mataram untuk mulai membahas penghentian usulan program pembangunan melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Desakan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Koordinator KOKTA, F. Hafiz, menilai selama ini skema Pokir cenderung tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menyebut, program melalui jalur tersebut kerap bersifat elitis dan tidak berbasis kebutuhan kolektif warga.
“Banyak wilayah kampung kota justru terabaikan karena tidak memiliki akses politik yang kuat,” ujarnya, Minggu, 12 April 2026.
Menurutnya, mekanisme Pokir juga berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi anggaran. Hal ini karena program-program yang diusulkan tidak melalui proses perencanaan partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang seharusnya menjadi ruang utama penyerapan aspirasi masyarakat.
Selain itu, KOKTA menyoroti potensi penyimpangan dalam praktik Pokir. Sejumlah kasus korupsi di berbagai daerah disebut menjadi indikasi bahwa skema ini memiliki celah untuk disalahgunakan.
“Banyak kasus korupsi yang berakar dari praktik Pokir. Ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem yang harus segera dibenahi,” tegas Hafiz.
KOKTA juga menyinggung perubahan dasar hukum terkait Pokir di tingkat nasional. Ketentuan mengenai Pokir dalam Undang-Undang MD3 sebelumnya telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik serupa di daerah.
Sebagai langkah konkret, KOKTA mendorong adanya forum dialog antara Pemkot Mataram, DPRD, dan masyarakat sipil guna membahas masa depan skema Pokir.
Mereka berharap pemerintah daerah berani mengambil langkah progresif untuk menciptakan sistem pembangunan yang lebih demokratis, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif. (#RED/AI/Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#KOKTA
#Pokir
#Mataram
#PemkotMataram
#DPRD
#TransparansiAnggaran
#ReformasiPembangunan
#Musrenbang
#AntiKorupsi
#KeadilanAnggaran
#PembangunanBerbasisWarga
#SuaraRakyat
#TataKelolaPemerintahan
#GoodGovernance
#NTB
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.