Raker Komisi I DPRD Kota Bima Gagal Digelar, PPK Proyek RSUD dan Kadis Kesehatan Tidak Hadir
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, PPK proyek beralasan sedang berada di luar daerah sehingga tidak dapat memenuhi undangan DPRD. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, H. Ahmad, juga tidak menghadiri agenda tersebut.
Rapat tersebut sedianya digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi I DPRD Kota Bima terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Kota Bima yang hingga kini belum rampung. DPRD juga berencana meminta klarifikasi terkait keterlambatan proyek yang menelan anggaran sekitar Rp35 miliar.
Selain membahas progres pekerjaan, Komisi I DPRD juga ingin memperoleh penjelasan mengenai dasar pemberian adendum perpanjangan waktu pelaksanaan proyek. DPRD akan memastikan apakah perpanjangan waktu tersebut disertai penerapan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak atau diberikan tanpa pengenaan sanksi.
Diketahui, proyek pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima dengan skema multiyears dimulai pada Oktober 2025 dan berdasarkan kontrak berakhir pada 26 Juni 2026. Namun hingga batas waktu tersebut, pekerjaan belum mencapai penyelesaian.
Meski Pemerintah Kota Bima telah menyampaikan rencana peresmian fasilitas tersebut pada Agustus 2026, kondisi pekerjaan di lapangan dinilai masih memerlukan percepatan sehingga DPRD memandang perlu meminta penjelasan resmi dari pihak yang bertanggung jawab.
Komisi I DPRD berencana menjadwalkan ulang rapat kerja tersebut dengan harapan PPK dan Kepala Dinas Kesehatan dapat hadir untuk memberikan penjelasan terkait keterlambatan proyek, alasan pemberian adendum, hingga penerapan sanksi apabila terdapat wanprestasi kontrak. (RED)
SUMBER: Jangka Bima, Jumat, 3 Juli 2026
