Kepala BPKAD Kabupaten Bima Disorot, Mulyadin Lambu Minta Bupati Evaluasi Kinerja

BIMA|Sabtu, 5 September 2026 - Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima, Aries Munandar, S.T., M.T., menjadi sorotan publik. Sorotan tersebut berkaitan dengan isu kehadiran di kantor serta pernyataan yang dikutip dalam pemberitaan Bapeka Nusantara bahwa hadir atau tidak hadirnya dirinya disebut bukan urusan wartawan.

Persoalan itu kemudian mendapat perhatian dari mantan anggota DPRD Kabupaten Bima Mulyadin Lambu, yang mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Bima terhadap polemik tersebut.

Mulyadin menilai, persoalan kehadiran pejabat tidak semestinya ditempatkan sebagai persoalan pribadi antara pejabat dan wartawan. Menurutnya, pejabat yang menduduki jabatan publik tetap memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

SOROTAN TERHADAP KEHADIRAN KEPALA BPKAD

Dalam materi pemberitaan Bapeka Nusantara, Aries Munandar disebut mendapat sorotan terkait kehadirannya di kantor. Berdasarkan pantauan yang diklaim oleh media tersebut, Aries disebut lebih sering terlihat dalam kegiatan bersama Bupati Bima, termasuk kegiatan seremonial.

Namun, informasi tersebut merupakan klaim yang dimuat oleh Bapeka Nusantara dan belum dapat dijadikan kesimpulan tanpa adanya klarifikasi dari Aries Munandar maupun Pemerintah Kabupaten Bima.

Jika terdapat agenda kedinasan di luar kantor, penjelasan mengenai tugas tersebut dinilai penting untuk disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat.

BPKAD PUNYA POSISI STRATEGIS

Sorotan terhadap Kepala BPKAD menjadi perhatian lebih karena lembaga tersebut memiliki tugas strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Karena itu, publik berkepentingan mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas, pelayanan serta pengelolaan administrasi keuangan daerah dijalankan.

Polemik tersebut juga dikaitkan dengan pemberitaan mengenai tertundanya pembayaran hak 37 tenaga kesehatan RS Sondosia serta persoalan pembayaran PPPK paruh waktu.

MULYADIN: PEMERINTAH PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN

Mulyadin pada intinya mendorong agar Bupati Bima Ady Mahyudi tidak mengabaikan berbagai sorotan tersebut dan melakukan evaluasi apabila memang terdapat persoalan dalam pelaksanaan tugas Kepala BPKAD.

Menurutnya, evaluasi diperlukan bukan sebagai bentuk penghakiman terhadap pejabat, melainkan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip disiplin, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Pertanyaan masyarakat maupun wartawan juga tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan apabila menyangkut kepentingan publik.

MENUNGGU KLARIFIKASI RESMI

Metromini Media memberikan ruang kepada Aries Munandar, BPKAD Kabupaten Bima, maupun Bupati Bima untuk memberikan klarifikasi atas berbagai informasi dan kritik yang berkembang.

Sebab, pemberitaan yang profesional tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak yang dikritik untuk menjelaskan fakta dan konteks yang sebenarnya.

SUMBER: Bapeka Nusantara, Mulyadin Lambu.

Redaksi Metromini Media 

"Berani & Lugas"