Satu PJU Dishub Bima Seharga Motor, Publik Pertanyakan Kualitas Lampu, Harga dan Penyedia
#BIMA — Biaya pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima menuai sorotan. Pasalnya, harga per unit PJU disebut setara dengan sepeda motor baru, yakni berkisar antara Rp21,5 juta hingga Rp25,3 juta.
Dilansir dari detailntb.com, total anggaran yang dikucurkan untuk proyek tersebut mencapai Rp5,3 miliar pada tahun anggaran 2025. Setiap titik PJU disebut sudah mencakup tiang, lampu LED, panel surya, baterai, hingga biaya pemasangan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek PJU Dishub Bima, Taufiqurrahman, menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Proyek tersebut sudah selesai dikerjakan, dan sudah diaudit oleh BPK,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/4/2026).
Ia merinci, pengadaan tahap pertama dilakukan sebanyak 71 unit dengan nilai kontrak Rp1.995.099.975 oleh CV Unico.
“Harga per unit sekitar Rp25,3 juta,” jelasnya dilansir dari detailntb.com.
Sementara pada tahap kedua, pengadaan dilakukan sebanyak 140 unit dengan total nilai kontrak Rp3.353.000.000 oleh CV. Alyumna.
“Harga per unit di tahap dua sekitar Rp21,5 juta,” tambahnya.
Pemasangan PJU tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Woha, Bolo, Madapangga, Ambalawi, Wawo, hingga Palibelo, Wera, Sanggar, Sape, dan Lambu.
Taufiq menegaskan bahwa harga tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen, serta mengklaim harga itu merupakan yang paling rendah berdasarkan e-katalog.
“Harga per unit belum termasuk PPN 11 persen dan itu paling rendah di e-katalog. Bahkan di Kota Bima lebih tinggi,” imbuhnya.
Meski demikian, angka pengadaan yang setara harga sepeda motor ini tetap memantik pertanyaan publik, terutama terkait transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Meski demikian, besaran anggaran yang setara harga sepeda motor ini tetap memantik pertanyaan publik.
Penelusuran terhadap e-katalog dinilai penting untuk memastikan tidak ada produk dengan spesifikasi setara yang ditawarkan dengan harga lebih rendah oleh distributor lain.
“Perlu dilakukan penelusuran di e-katalog CV Unico dan CV. Alyumna ini apakah distributor atau reseller. Jangan sampai ada spesifikasi serupa dari distributor lain yang lebih murah namun luput dari pertimbangan,” ujar sumber, Jum'at (24/4/2026).
Tak hanya itu, pengawasan juga dinilai tidak boleh berhenti pada proses pengadaan semata. Kondisi lampu di lapangan perlu ditelusuri untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga.
“Perlu ditelusuri juga kondisi lampu di lapangan. Jangan sampai baru dipasang sudah redup atau bahkan tidak berfungsi,” tegasnya.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran daerah harus mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (#RED/AI/ Mawardy)
📷: Dok. Metromini Media/AI
#MetrominiMedia
#BeraniDanLugas
#Bima
#KabupatenBima
#DishubBima
#PJU
#AnggaranDaerah
#APBD
#SorotanPublik
#TransparansiAnggaran
#LampuJalan
#ProyekPemerintah
#NTB
#BeritaNTB
#KontrolSosial
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.