Kritik Keras DPRD: “Bupati Bima Mandul Jalankan Pemerintahan” di Tengah Polemik Gaji PPPK

 

#BIMA, 28 April 2026 — Polemik keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bima memicu reaksi keras dari DPRD. Komisi I DPRD Kabupaten Bima secara terbuka mengkritik kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dinilai tidak transparan dan tidak konsisten dalam memberikan informasi.

Anggota Komisi I DPRD Bima, Irwan, S.H., menegaskan bahwa BKD diduga tidak menyampaikan fakta sebenarnya dalam forum resmi. 

Bahkan, ia menyebut adanya indikasi kebohongan terkait janji pencairan gaji PPPK.

“Dalam RDP awal April 2026 lalu, BKD menyampaikan komitmen akan segera mencairkan gaji PPPK paruh waktu. Faktanya sampai hari ini belum ada kejelasan. Ini yang kami nilai sebagai bentuk kebohongan,” tegas Irwan.

Sorotan ini bermula dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada awal April 2026. Dalam forum tersebut, BKD disebut menjanjikan bahwa pembayaran gaji akan direalisasikan dalam bulan yang sama. Namun hingga akhir April, janji tersebut belum juga terealisasi.

Tak hanya itu, Komisi I DPRD juga mempertanyakan kejelasan anggaran sebesar Rp63 miliar yang sebelumnya telah disetujui oleh Badan Anggaran DPRD. Mereka menduga adanya pergeseran anggaran yang tidak transparan sehingga berdampak langsung pada tertundanya pembayaran hak pegawai.

“Anggaran Rp63 miliar itu sudah diketok. Lalu sekarang bergeser ke mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” lanjut Irwan dikutip dari katada.id.

Kondisi ini turut menyeret perhatian terhadap kepemimpinan daerah. Komisi I menilai Bupati Bima belum menunjukkan ketegasan dalam mengendalikan jalannya pemerintahan, khususnya dalam memastikan hak-hak pegawai terpenuhi tepat waktu.

“Bupati Bima mandul dalam menjalankan roda pemerintahan,” kritiknya.

Selain itu, DPRD juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap Kepala BKD yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.

“Kepala BKD tidak memiliki kemampuan, perlu dilakukan evaluasi,” ujar Irwan.

Irwan juga menyinggung arahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang meminta kepala daerah lebih efektif dalam membelanjakan APBD agar tidak berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai.

Keterlambatan pembayaran gaji PPPK paruh waktu ini dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan para pegawai. 

DPRD mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, transparan, dan bertanggung jawab.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya mengonfirmasi Plt Kepala BKD Bima, Drs. Syahrul maupun Bupati Bima terkait polemik tersebut. (#RED/AI/Agus)

📷: Dok. Metromini Media/AI

#MetrominiMedia

#BeraniDanLugas

#Bima

#KabupatenBima

#DPRDBima

#PPPK

#GajiPPPK

#BKDBima

#TransparansiAnggaran

#APBD

#RDPDPRD

#KrisisKepercayaan

#HakPegawai

#KesejahteraanPegawai

#BimaHariIni

#BeritaBima

#NTB

#SorotanPublik

#PemerintahanDaerah

#AnggaranDaerah

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn