LMND NTB Pertanyakan Spesifikasi Harga PJUTS Satu Titik Rp37 Juta, PPK Jawab Silahkan ke Dishub NTB
 |
| Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB Arif Haryadin . (METROMINI/Dok) |
KOTA BIMA - Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB Arif Haryadin menyorot pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Dinas Perhubungan (Dishub) senilai Rp17 M di tahun 2025 lalu.
Kata dia, selain masalah 447 titik se pulau Lombok dan Sumbawa, di mana tak ada keadilan karena tidak ada pemasangan si Kota Bima. Ia pun mempertanyakan spesifikasi dan penyedia yang menjadi kontraktor pelaksana proyek dalam pembelian secara e-Katalog ini.
"DarI Data penetapan titik PJUTS yang ditetapkan Dishub NTB. Kami mempertanyakan kenapa tidak ada pemasangan lampu di jalan provinsi yang ada di Kota Bima," ungkap Arif, Rabu, 11 Februari 2026.
Menurutnya, kendati sudah ada lampu tenaga surya hasil pengadaan provinsi di di Kota Bima sebelumnya. Tapi untuk keadilan dan pemerataannya. Setidaknya, beberapa titik harus ditempatkan di ruas jalan provinsi atau di lokasi lain yang dinilai strategis di wilayah yang ada di Kota Bima.
"Kalau daerah lain dapat perangan jalan dari kegiatan Dishub provinsi. Alangkah baiknya ada pemerataan pemasangan. Agar ada keadilan untuk Kota Bima. Karena kami lihat datanya hanya kota bima yang tak dialokasikan titik PJUTS hasil pengadaan DishubNTB," tandasnya.
Ia mempertanyakan soal spesifikasi lampu yang dibeli di e-Katalog oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek yang bernilai fantastis ini.
Karena, sambung dia, dari penjelasan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Dishub NTB Pak Chairy Chalidyanto di suarantb.com (November 2025), harganya per titik yang satu lengan Rp40 juta.
Kata dia, setelah ditelusuri dari berbagai sumber. Spesifikasi PJUTS sebanyak 147 titik dari pengadaan di Dishub NTB sama dengan spesifikasi pengadaan PJUTS di Kota Bima. Namun, harga pembelian di e katalog bisa berbeda.
"Kalau harga pengadaan PJUTS di Kota Bima hanya Rp31 juta. Kenapa di Dishub NTB malah lebih mahal Rp40 juta seperti di suara ntb. Dan konfirmasi kami kembali harganya ke Dishub menjadi Rp38 juta saat ini," terangnya.
"Jika speknya sama saja. PPK pengadaan ini pantas dipertanyakan integritas dan kejujuran kinerjanya," sahut Arif menambahkan.
Dia mengaku, PPK proyek Rp17 miliar ini sudah dikonfirmasi via nomor whatsappnya namun tidak merespon.
"Kami mencurigai pengadaan di Dishub NTB ini bukan membeli pada penyedia atau vendor yang bukan langsung di produsen atau pabriknya. Tapi pembeliannya diduga ke toko reseller yang nilainya lebih mahal dan pengurusan garansinya yang sulit karena harus mengurus kembali ke pabrik yang punya sertifikatnya," jelasnya.
Sementara itu, pihak Dishub NTB melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Dishub NTB Pak Chairy Chalidyanto menanggapi, dalam pengadaan ini sebagai PPK dipinjamkan dari Biro PBJ setda NTB. Dan saat ini sedang ada pemeriksaan BPK dan sedang ada audit. Sementara untuk yang paham soal spesifikasinya adalah PPK
"Kemungkinan PPK sedang dalam pendampingan BPK yang sedang turun audit saat ini. Dan pengakuan PPK nilai kontraknya Rp37 juta per unit," jelasnya, belum lama ini.
Soal tak ada titik pemasangan di Kota Bima, kata dia, dalam proyek ini lampu yang akan dipasang adalah di jalan provinsi. Sementara untuk di Kota Bima lampu jalan di jalan provinsi sudah terpasang semua.
"Saya lihat SK Gubernur terkait jalan provinsi yang ada d Kota Bima yaitu Jalan Hasanudin, Jalan Gajah Mada dan Jalan Gatot Subroto semua sudah ada lampu jalannya," tandasnya.
"Dan kami tidak bisa memasang lampu di luar jalan provinsi," ungkapnya menambahkan.
Sementara itu, Nawawi PPK pengadaan yang dimintai konfirmasinya melalu nomor whatsapp oleh Metrominimedia.com menjawab semua urusan ada di Dinas Perhubungan NTB.
"Karena semua data ada di dinas pak, bapak bisa langsung kesana untuk lebih jelasnya. Terima kasih," ujarnya.
"Karena saya bukan pegawai di dinas dishub pak. Jadi semua data ada di dinas," tutup Nawawi via whatsapp kepadaMetrominimedia.com, belum lama ini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.