Audit Diduga Diperjualbelikan, KPK OTT ASN BPK dan Sita Uang serta Pajero Sport

METROMINI MEDIA

Berani & Lugas

JAKARTA, 12 Juni 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses audit di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026), Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa perkara tersebut berawal dari temuan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

KPK menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan agar sejumlah temuan yang dianggap bermasalah tidak menjadi catatan yang berdampak pada opini laporan keuangan daerah.

Menurut penyidik, komunikasi antara pihak pemerintah daerah dan sejumlah perantara mengarah pada kesepakatan pemberian uang dengan nilai sekitar Rp1,6 miliar. Dana tersebut diduga disiapkan untuk mengondisikan proses pemeriksaan yang dilakukan tim auditor.

Dalam pengembangan perkara, KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah serta satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport yang diduga berkaitan dengan transaksi suap tersebut.

Penyidik menduga aliran dana dilakukan melalui beberapa jalur, termasuk melalui pihak swasta yang berperan sebagai perantara. Sejumlah nama telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas lembaga pemeriksa keuangan negara yang memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KPK menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat maupun menerima aliran dana dari praktik tersebut.

Masyarakat kini menantikan langkah tegas aparat penegak hukum guna memastikan proses audit keuangan negara berjalan independen, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. (RED)